HEADLINEHUKUM DAN KRIMINAL

Rugikan Negara Ratusan Juta Polisi Tangkap Mantan Kades Belo

Realitaspost.com, Sumbawa Barat — Oknum Kepala Desa berinisial MR diKecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat  resmi di tahan oleh Korps Bhayangkara setempat. Penahanan terhadap Kades masa jabatan 2013-2019 itu diduga tersangkut kasus korupsi yang merugikan negara senilai Rp 524.707.830,-.

Kerugian tersebut berdasarkan PKKN auditor Inspektorat NTB nomor 700/12X/ITSUS-INSP/2019 tanggal 13 September 2019.

Prihal penahanan di benarkan oleh Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Mustofa S.IK.,MH melalui press rilis, Senin (23/9) siang tadi di aula Mapolres setempat.

Kapolres menambahkan, dari kasus tindak pidana korupsi itu, pihaknya mengamankan barang bukti. Diantaranya, berkas APBDes tahun 2016. Berkas pencaira. DD, ADD dan bagi hasil pajak tahun 2016. Satu bundel rekening koran/giro desa di maksud. Satu buah buku rekening BRI an tersangka dan laporan pertanggung jawaban anggaran desa.

Adapun pasal yang di langgar ialah, pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) sub a, b, ayat (2) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta denda paling sedikit Rp 200.000.000,- dan paling banyak Rp 1.000.000.000,-.

“Penyidik selanjutnya akan merampungkan berkas perkara yang di jadwalkan minggu depan terlebih menelusuri kemungkinan aliran dana berkaitan dengan tindak pidana tersebut,” terangnya.

Disinggung mengenai modus operandi, pria dengan dua melati di pundaknya itu mengatakan, bahwa tersangka selaku Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa pada tahun 2016 terjadi pergantian bendahara sebanyak (3) tiga kali. Alasan bendahara mengundurkan diri karena merasa sistem pengelolaan keuangan desa tidak sesuai ketentuan, sehingga bendahara tidak mau mengambil resiko dan mengundurkan diri, demikian juga dengan bendahara yang lainnya sampai 3x ganti.

“Ini kasus yang kedua berkenaan dengan anggaran desa terlebih beberapa yang masuk lidik dan sidik,” bebernya.

AKBP Mustofa menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan pandang bulu terhadap penanganan kasus korupsi. Selama ada penyimpangan, tetap akan di tangani.

“Laporkan jika ada indikasi. Polisi selaku pelayan masyarakat akan melayani,” pungkasnya. (RLS02)

0Shares