SUMBAWA

Jelang Pilkades, Perangkat Desa Harus Jaga Netralisme

Realitaspost, Sumbawa Barat — Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPM-PD) KSB mengharapkan agar seluruh Perangkat Desa dan pejabat sementara kepala desa, dalam penggelaran rangkaian pesta pilkades harus tetap netral ,demi kelancaran dan kedamaian dalam pesta pilkades pada 20 oktober 2019 mendatang.

“Saya berharap agar seluruh perangkat dan aparatur desa termasuk Pejabat sementara kades, kadus, Rt dan Rw serta BPD untuk bersikap netral dalam pilkades serentak,” ujar Kepala Dinas DPM-PD KSB, Drs. Mulyadi.,M.Si kepada media ini diruangan kerjanya, jum’at siang (11/10).

Drs. Mulyadi.,M.Si mengatakan, momen pemilihan kepala desa serentak tahun 2019 akan diikuti sebanyak 23 Desa dan diikuti oleh 80 calon Kepala Desa dari delapan kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Sambungnya, dalam pemilihan kepala desa serentak tahun 2019 ini diharapkan perangkat desa untuk tidak menjadi panitia pilkades, sehingga semua perangkat desa bisa menjaga untuk tidak memihak salah satu calon kepala desa.

“Semua calon kepala desa merupakan warga kita sendiri, maka dari itu bagi perangkat desa harus dapat netral, karena siapapun nanti yang terpilih akan menjadi pemimpin di pemerintahan desa selanjutnya, prihal tersebut perangkat desa tidak boleh ikut campur dalam kepanitian,”ungkap Mulyadi nama yang akrab disapa.

Mulyadi melanjutkan, saya berharap kepada para petugas Pengawas Pilkades yang telah dipercaya dan dilantik , apalagi mendapatkan honor dari anggaran daerah harus dapat menjakankan tugas sebagai mana mestinya sebagai pengawas.

Bagi petugas pengawas, sambung Mulyadi, harus dapat memberikan laporan selengkap -lengkapnya, begitu juga kepada Kepala Daerah Sumbawa Barat harus dapat memberikan sanksi bilamana ada perangkat Desa yang tidak netral.

“kalau mau menjadi Tim sukses salah satu calon, lebih baik mundur dulu dari jabatan perangkat desa yang diemban, karena bila terlibat dalam kampanye atau apapun yang termasuk dalam larangan, akan mendapatkan surat peringatan atau bahkan dapat mengakibatkan pelepasan jabatan saat ini,” Pungkas Mulyadi. (RLS01).

0Shares

Comment here